DARI INDONESIA UNTUK ANDA

Pelatihan Media OnlinePortal KBR-68h untuk radio Jaringan di selenggarakan pada hari ini 16/17 Oktober 2012di buka langsung oleh kabag Redaksi Heru hendratmoko yang di hadiri oleh peserta dari beberapa radio seindonesia

 berjumlah 30 Orang, dari pelatihan media online ini di harapkan peserta bisa  memahami.

dan  bermanfaat untuk radio-radio jaringan kbr68h yang meyebar di penjuru plosok tanah air salah satu peseta dari pelatihan ini juga Radio News Muaro jambi ikut ambil bagian dari pelatihan yang di adakan oleh KBR68h jakarta.

TUGU PERS DI JANTUNG KOTA JAMBI

 
JAMBI - Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono  meresmikan tugu pers di Simpang Murni Kelurahan Murni, Kecamatan Telanaipura Jambi. Peresmian dilakukan secara simbolis pada puncak perayaan HPN  09 Februari 2012 yang lalu  di ruang paripurna DPRD Provinsi Jambi.

Untuk diketahui, pada lokasi tugu ini, juga dibuat galeri pers yang akan memampang koran-koran di Jambi. “Setiap hari korannya diganti, jadi masyarakat bisa update berita di sini,” ujar Gubernur Jambi Hasan Basri Agus (HBA), beberapa waktu lalu.

Tujuan dibuatnya galeri pers agar masyarakat bisa meng-update informasi yang diberitakan di koran yang terbit di Jambi.

Kearifan lokal di dusun simpang limo Jaluko dengan Hadra

Sedikit yang tahu soal sejarah perkembangan musik tradisional Hadra alias kompangan di jaluko  Apalagi, kini kompangan mulai ditinggalkan, berganti oleh musik modern seperti organ tunggal dan sejenisnya. Seperti apa sejarah Hadra sebenarnya?

 Hadra yang pertama kali ada di Provinsi Jambi bernama Sambilan. Singkatan dari nama-nama pendirinya: Safaidin, Ahmad, Marzuki, Burhanudin, Ibrohim, Jalil, Ahmad Jalil dan Nawawi. Diperkirakan Sambilan lahir tahun 1943.

Sambilan mulai aktif di Kampung Tengah, Seberang Kota Jambi. Pendirinya berasal dari Kampung Tengah, dua dari luar Kampung Tengah. Nawawi dan Jalil. Nawawi berasal dari daerah Sungai Maram dan Jalil dari Kampung Arab Melayu.

Awal pendirian Hadra Sambilan sangat alot. Setelah berdiri, pergerakan mereka pun terseok-seok. Alat-alat musik pertama dibuat dari kulit sapi yang dibentuk bulat menggunakan kayu. Cukup sulut membuat satu rebana di jaman itu.

Hadra mulai dikenal masyarakat setempat sebagai musik tradisional yang Islami. Arak-arakan pengantin mulai menggunakan jasa Hadra. Selain itu, digunakan pula untuk hajatan lain seperti cukuran anak, marhabah, dan menyambut tamu-tamu agung.

Untuk kostum, anggota grup Sambilan mengenakan pakaian ala raja-raja Melayu jaman dulu. Yakni, baju muslim dengan kain songket di selempang dan pinggang. Kepala pemusik menggunakan kain yang digulung seperti topi runcing.( Radio news muaro jambi dengan tampilan beda)

53,27 KM Jalan Rusak Berat

BERDASARKAN data dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Muarojambi, jalan di Kabupaten Muarojambi yang rusak secara total sepanjang 53,27 kilometer (km). Jalan-jalan tersebut merupakan jalan yang kerusakannya paling berat dan nyaris memutuskan perekonomian masyarakat setempat.

Dari data tersebut diketahui, jika total panjang jalan di Kabupaten Muarojambi yaitu 1.068,72 km, terdiri dari yang sudah diaspal sepanjang  573,92 km, jalan yang baru diberi kerikil sepanjang 150,29 km, jalan batu sepanjang 12,03 km dan jalan tanah sepanjang 351 km.

Sementara, selain jalan yang masuk kategori rusak berat tersebut, terdapat juga jalan yang mengalami rusak ringan dengan panjang mencapai 494,01 km. Sedangkan kondisi jalan yang hingga saat ini masih baik sepanjang 519,99 km.

Tingkat kerusakan untuk jalan yang dikategorikan rusak berat tersebut merupakan jalan yang cukup parah, dimana aktivitas yang melalui jalan tersebut lumpuh total. Namun sayangnya, tak disebutkan jalan di daerah mana saja, hanya jumlah tersebut merupakan jumlah jalan yang tersebar di Kabupaten Muarojambi yang membutuhkan perbaikan total.

Menyikapi masalah itu, Bupati Muarojambi Burhanuddin Mahir mengarahkan kepada Dinas PU agar saat ini mengarahkan pembangunan pada peningkatan infrastruktur tersebut. Terutama untuk jalan yang mengakses ke sentra-sentra produksi dan jalan yang menghubungkan poros antar desa.

“Selain itu, peningkatan prasarana lingkungan, pembangunan fasilitas penunjang perkantoran, peningkatan pelayanan dan fasiltas air bersih juga harus diperhatikan,” ujarnya, kemarin (20/5).

Dia mencontohkan, jalan di kawasan perkantoran Bukit Cinto Kenang, dimana jalan yang memiliki dua jalur tersebut saat ini di satu sisinya cukup rusak berat. Akibatnya, kendaraan yang melintas menggunakan sisi yang lain, karena menghindari beberapa lubang.

Pembangunan jalan menuju kawasan sentra ini harus dilakukan lantaran kawasan-kawasan tersebut merupakan kawasan penting yang menunjang perekonomian masyarakat. Selain itu, jalan poros antar desa juga merupakan urat nadi dari perekonomian masyarakat, terutama dalam hal pendistribusian hasil panen dan produksi masyarakat.

“Kita meminta kepada Dinas PU untuk segera merealisasikan pembangunan tersebut di tahun 2012 ini. Akan tetapi tetap disesuaikan dengan anggaran yang ada,” ucapnya.

Sementara, Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Muarojambi Kamaluddin Haviz meminta kepada pihak perusahaan untuk sebaiknya ikut serta dalam perbaikan jalan, khususnya di kawasan Talang Duku. “Pihak perusahaan ini adalah penyumbang terbesar dalam kerusakan jalan yang ada,” sebut politisi dari PPP ini.

Selain itu, klasifikasi kelas jalan juga harus dibuat dalam upaya mengantisipasi jalan rusak. “Dishub juga harus ambil andil dalam pengawasan angkutan. Jangan hanya berpangku tangan saja,” sebutnya.

Sementara, Sekretaris Komisi C DPRD Kabupaten Muarojambi Syafri Hasibuan mengatakan, pemerintah harus bisa secepatnya membangun jalan yang rusak tersebut. “Paling tidak dalam dua tahun ini sudah selesai,” sebutnya. Menurutnya, hal ini menyangkut kehidupan perekonomian masyarakat.

Kabupaten Muarojambi masih diselimuti kabut asap

 Kabupaten Muarojambi masih diselimuti kabut asap. Sebelumnya, kadar asap di udara sudah mencapai 180 mikrogram per meterkubik. Dengan kondisi tersebut, hingga kemarin , siswa belum diliburkan.

Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (PDK) Muaro jambi Azwar, mengaku pihaknya mempunyai pertimbangan tersendiri. “Siswa sebentar lagi mau ujian, makanya kita menunda liburnya. Tapi kita tetap koordinasi dengan Dinas Kesehatan jika menurut mereka sangat membahayakan maka akan kita liburkan,” tegas Azwar.

Disamping belum meliburkan siswa, tampaknya kesiapan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muarojambi menghadapi masalah kabut asap perlu dipertanyakan. Hal ini terbukti, dimana saat ini Kabupaten Muarojambi kekurangan masker, khusus untuk para siswa.

Karena keterbatasan masker, Dinas PDK Muarojambi baru memberikan masker di dua kecamatan, yakni Kecamatan Sungaigelam dan Kumpeh. “Masker sudah kita bagikan tapi baru dua kecamatan. Didulukannya dua kecamatan tersebut karena kabut asapnya yang tebal dari pada daerah lain,” kata Azwar, lagi.

Azwar memaparkan, masker yang dibagikan sebanyak 1.500 masker. Tetapi jumlah tersebut masih sangat kurang karena jumlah masker yang sedikit tersebut, di dua kecamatan ini pun hanya siswa SD dan TK yang diberikan. Untuk siswa SD-pun, merupakan sisa masker yang dibagikan untuk anak TK. “Kita akan prioritaskan siswa TK,” tandasnya.

Lebih lanjut, kata Azwar, jika asap semakin pekat dan pihaknya tidak memiliki stok masker, maka pihaknya akan menginstruksikan kepala sekolah (kepsek) untuk membeli masker dengan menggunakan dana BOS.

“Kepsek akan kita imbau untuk membeli masker dengan dana BOS jika asap semakin pekat. Dan itu memang diperbolehkan membeli masker dengan dana BOS,” tandasnya.

Sementara, Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Muarojambi Sukisno menyatakan jika kondisi udara masih dalam kategori kurang sehat. “Karenanya, masyarakat dan anak sekolah sudah diharuskan menggunakan masker saat melakukan kegiatan di luar ruangan,” jelasnya.

Badan Lingkungan Hidup sendiri juga telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk segera mencari masker tambahan. Sebab masker yang ada saat ini jumlahnya masih sangat kurang sekali.

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Kab.Muaro Jambi

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang terdapat dalam Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2012 ini, akan dilakukan kroscek ulang. Hal itu dilakukan sebab saat ini nilai nominal dirasa tidak relevan lagi dengan objek pajak. Demikian diungkapkan Bupati Muaro Jambi H. Burhanuddin Mahir beberapa waktu lalu. Bupati mengatakan, bahwa telah dilakukan pengembalian kewenangan pengelolaan PBB kesetiap Daerah, maka untuk mencapai hasil maksimal setiap daerah harus mencapai target 100 persen.

Bupati Kab.muaro jambi

"Nilai pajak yang saat ini dibayar oleh wajib pajak dirasa kurang relevan lagi dengan kondisi saat ini, untuk itu Pemkab akan melakukan kroscek dan penilaian ulang untuk mendapat nilai NJOP yang relevan," terang Bupati.  Pelaksanaan kroscek sendiri akan dilakukan pada tahun 2013 nanti yang akan dilaksanakan oleh dinas terkait. Dengan program ini diharapkan, dapat meningkatkan PAD Kabupaten sektor PBB.

"Saya segera perintahkan untuk membuat TIM pelaksana, akan segera bekerja dalam waktu dekat ini. Diharapkan dapat memberikan hasil yang memuaskan segala pihak," tukas Bupati. Untuk tahun ini PAD Kabupaten Muarojambi diprediksi akan mengalami kenaikan yang signifikan terutama dalam sektor DBH Migas, Pertambangan dll, walaupun ada beberapa sektor yang mengalami penurunan pendapatan.

Namun beberapa penurunan ini diprediksi tidak akan mengurangi pencapaian PAD secara keseluruhan, sebab beberapa sektor lain malah sangat meningkat. "Beberapa sektor lain sangat memuaskan, jauh melebihi target yang ditetapkan, untuk itu saya akan meresuffle Kepala SKPD yang tidak mencapai target PAD,

Bupati Kabupaten Muaro jambi Lakukan Rombak Besar-besaran

 BUPATI Muarojambi Burhanuddin Mahir dengan tegas menyatakan akan melakukan perombakan ulang pada 2 Oktober mendatang. Kepastian tersebut diungkapkan Bupati Burhanuddin Mahir usai menghadiri rapat paripurna di Gedung DPRD Kabupaten Muarojambi, beberapa waktu lalu.

Dalam pernyataannya tersebut, bupati menyatakan jika akan mengganti jabatan kepala dinas yang dirasa kurang tepat didudukinya. Kepastian waktu pelantikannya pun juga telah disebutkan secara pasti. “Tanggal 2 Oktober, saya akan melakukan perombakan kepala SKPD,” ujar bupati.

Diakui bupati, dirinya menyadari bahwa ada kepala SKPD yang salah penempatannya sehinga tidak bisa bekerja secara maksimal. “Memang saya akui ada kepala SKPD yang salah penempatan. Untuk itu, perombakan nanti mana yang salah tempat akan saya pindahkan, tapi ada juga beberapa wajah baru,” terang Bupati.

Isu yang berkembang di Kabupaten Muarojambi, hampir seluruh kepala SKPD akan diganti atau dipindahkan jabatannya. Selain itu, menurut sumber yang diterima Jambi Independent, perombakan tersebut juga akan terjadi pada camat dan juga kepala rumah sakit daerah.

Beberapa kepala SKPD yang santer akan diganti antara lain, Dinas Pendidikan, Dinas Kehutanan, Dinas Perhubungan, Dinas Perternakan, Dinas Pertanian, Dinas Dukcapil, Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Transmigrasi, Dinas Koperindag, Badan Lingkungan Hidup, Kantor BPTSP dan kepala BKD.

Selain itu, ada juga beberapa kabag yang ikut dalam perombakan ini, antara lain, Kabag Pembangunan, Kabag Kesra dan Kabag Pemerintahan. Para camat pun juga tak luput dari perombakan, camat yang akan diganti antara lain Camat Sungaigelam, Kumpeh Ilir, Jaluko dan Camat Taman Rajo.

Selain melakukan perombakan, bupati juga akan mengisi beberapa jabatan yang kosong seperti, Sekretaris Dinas Pertambangan, Sekretaris Dinas PU, Sekretaris Dinas Dukcapil, Sekretaris Dinas Perternakan, Sekretaris Dinas Kesehatan. Dua Kepala rumah sakit juga dikabarkan akan dilakukan perombakan, seperti Kepala Rumah Sakit Mat Rifin dan Rumah Sakit Sungai Bahar, termasuk Seretaris Dewan yang kosong karena pejabat lama akan segera pensiun.

Pergantian kepala rumah sakit ini sebenarnya sudah wajar dilakukan. Sebab berdasarkan undang-undang nomor 44 tahun 2009, tetang perumahsakitan, disebutkan jika kepala rumah sakit harus seorang tenaga medis atau dalam istilah kedokteran adalah dokter. Sementara, dua kepala rumah sakit di Kabupaten Muarojambi ini, masih dipimpin oleh orang kesehatan.

Mengenai perombakan kepala SKPD ini juga pernah ditanggapi Anggota DPRD Muarojambi Kamaludin Havis. Menurut politisi PPP ini, bupati harus benar-benar menempatkan kepala SKPD yang bisa bekerja. “Kalau perlu kepala SKPD yang baru dilantik diminta untuk membuat surat perjanjian. Jika tidak mampu bekerja diminta untuk mengundurkan diri,

Kearifan Lokal dibukit Cinto kenang Muaro Jambi

Dinamika Kehidupan Masyarakat
Kearifan Lokal dibukit Cinto kenang Muaro Jambi
Sebagai bagian masyarakat Melayu yang umumnya menjadi suku orang-orang yang ada di Pulau Sumatera, sejak dahulu masyarakat Jambi memang dikenal sebagai masyarakat yang memiliki kebudayaan dan tradisi. Tradisi ini terutama berkaitan dengan alam yang menjadi bagian tak terpisahkan dan aspek integral masyarakat Bukit Cinto Kenang Muaro Jambi . Keseharian hidup masyarakat Bukit Cinto Kenang Muaro Jambi memang tidak dapat dilepaskan dengan alam, terutama dengan beragam sumberdaya alam yang ada di kawasan ini.

HASIL KESEPAKATAN RAKORDA KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH JAMBI (KPID) TAHUN 2012

1

HASIL KESEPAKATAN RAKORDA KOMISI PENYIARAN INDONESIA  DAERAH  JAMBI

 (KPID) TAHUN 2012

.     Bidang Kelembagaan

a.     Pelaksanaan pelatihan sumber daya manusia penyiaran

b.     Perlunya kerja sama dengan SKPD untuk meraih iklan lokal dan adanya upaya iklan nasional agar dapat bersiaran di daerah

c.      Kerja sama pelatihan internal oleh KPID Jambi terhadap lembaga penyiaran dalam penataan manajemen system penyiaran

d.     Melakukan kerja sama dan  koordinasi  antara KPID Jambi ,balai monitor dan Kominfo/ humas untuk membangun penyiaran lokal yangada di Jambi.

e.     Sosialisasi peran penting keberadaan TV dan Radio di masyarakat dalam memberikan informasi dan membentuk karakter bangsa

f.       Dukungan pembuatan Perda proteksi iklan media lokal Provinsi Jambi

2.     Bidang Perizinan

a.     KPID memfasilitasi hubungan informasi dengan pihak terkait dalam proses pemberian perizinan lembaga penyiaran

b.     Pelaksanaan sosialisasi perizinan

c.      Percepatan perda untuk mendukung proses perizinan

d.     Penguatan keberadaan TV Lokal di saat era digitalisasi

3.     Bidang Pengawasan Isi Siaran

a.      Optimalisasi studio monitoring

b.      Reguler ekspose pelanggaran yg dilakukan Lembaga Penyiaran

c.       Penguatan P3SPS dan Literasi media, seluruh Provinsi Jambi

d.      Apresiasi kepada Lembaga Penyiaran yg berprestasi

Para pelaku pembakaran lahan dan hutan di wilayah Jambi masih bebas

Para pelaku pembakaran lahan dan hutan di wilayah Jambi masih bebas berkeliaran. Pasalnya, tim dari Dinas Kehutanan   Jambi terfokus pada pemadaman api, sehingga tak sempat menangkapi pelaku.

Titik panas akibat kebakaran lahan meningkat drastis dalam sepekan terakhir. Satelit NOAA yang diolah Dinas Kehutanan Provinsi Jambi,  memantau 65 titik panas tersebar di delapan kabupaten, yakni Muaro Jambi, Tanjung Tabung Timur, Tanjung Jabung Barat, Batanghari, Tebo, Sarolangun, Bungo, dan Merangin. Sehari sebelumnya, jumlah titik panas terpantau bahkan mencapai 120 titik.

Kepala Bidang Perlindungan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, Agus Sriyanta mengatakan, banyaknya sumber api membuat tim Manggala Agni yang berjumlah lebih dari 100 orang itu kewalahan. "Walaupun, sebagian tim dari wilayah barat telah dikerahkan untuk ikut memadamkan api yang marak di timur dan tengah Jambi, kebakaran belum teratasi. Tim masih terfokus memadamkan api, sehingga belum dapat menangkap pelaku pembakaran lahan," 

Pihaknya juga khawatir upaya penangkapan pelaku untuk saat ini hanya akan memperlambat pemadaman api, serta berpotensi menimbulkan konflik di lapangan. "Kami berharap kepolisian turun tangan untuk menelusuri pelaku pembakaran lahan,"MJn Tampil beda

Gubernur Jambi HBA akan Kaji Porsi Siaran Lembaga penyiaran

Akan ada kajian terhadap porsi siaran untuk lembaga penyiaran lokal. Apabila dimungkinkan, Pemerintah Provinsi Jambi akan membuat peraturan daerah (perda) yang isinya mengatur porsi siaran.

Gubernur Jambi, Hasan Basri Agus, dalam acara Rakorda Komisi Penyiaran Independen Daerah (KPID) Provinsi Jambi mengungkapkan akan melakukan kajian untuk itu.

"Saya catat, kaji kalau dimungkinkan perd. Namun kalau perda butuh proses, nanti pergub dulu," ujar Hasan Basri Agus, di Golden Harvest Hotel, Selasa 9 Sd 10 Oktobar 2012
Sementara itu, Kabid Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesi, Azim Subagyo mengatakan alokasi distribusi iklan, sebaiknya diprioritaskan untuk lembaga penyiaraan lokal. Ini telah dilakukan seperti di Provinsi Jawa Barat, yang telah membuat peraturan daerahnya. "Di Jawa Barat, produk yang masuk sudah diatur," ujarnya.

Di Indonesia, konsumsi informasi masyarakat tertinggi ada di lembaga penyiaran, yang mencapai 90 persen. Alasannya biayanya paling murah. Maka dari itu, disebutkan Azima, negara harus menjaganya dari kepemilikan asing, dengan memberi batasan maksimal 20 persen.

Dalam rakorda tersebut, Ketua KPID Provinsi Jambi, Arwani, mengatakan akan membahas beberapa hal. Antara lain kualitas siaran, kesiapan pengurusan ijin, standar produk siaran dengan memperkuat kearifan lokal. Ditandatangani juga nota kesepahaman tentang siaran.