PETI Mendekati Area Rumah Dinas Bupati Sarolangun

Aktifitas Penambang Emas Tanpa Ijin (PETI) sudah mendekati Rumah Dinas Bupati Sarolangun yang menghadap sungai Batang Tembesi, ironisnya, tidak ada tindakan dari aparat keamanan dan terkesan aparat Pemerintah Kabupaten Sarolangun tidak bisa berbuat apa apa.

Jum’at (2/5), saat sidang paripurna LPJ digedung DPRD Sarolangun, pimpinan Dewan Saihu mengutarakan keprihatinannya tentang hal tersebut.

“ Kita tidak boleh diam, jangan biarkan PETI terus berlangsung, apalagi sekarang sudah mendekati rumah Dinas Bupati ” demikian dituturkan beliau.

Saihu juga merasa kecewa dengan kinerja Pol PP, yang menganggap didalam Peraturan Daerah, kasus tersebut merupakan tanggung jawab aparat Kepolisian. 

Wako dan Wawako Jambi tak Ada, Paripurna Batal

 Radio news muaro Jambi-Seusai paripurna istimewa DPRD yang membahas soal penyampaian hasil Laporan Kerja Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Jambi Bambang Priyanto batal, membuat sebagian anggota DPRD kecewa.

Ketua DPRD Kota Jambi, Zainal Abidin menegaskan, seharusnya wali kota mengetahui yang mana yang seharusnya didahulukan. Ia mengatakan, tidak seharusnya juga wali kota menyampaikan ketidak hadiran ini melalui mulut saja.

"Tadi wali kota menghubungi saya, katanya paripurna ini didisposisikan kepada wakilnya (Wawako Sum Indra). Namun wakilnya juga sedang di Jakarta. Kita lihat tadi hanya sekda dan rekan-rekannya yang datang. Ini tidak bisa dilanjutkan. Karena kawan-kawan menolak itu," kata Zainal, Rabu (1/5) pagi

Dijelaskannya, untuk persoalan mangkirnya Wali Kota Bambang Priyanto dalam paripurna istimewa LKPJ ini, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan rekan-rekan anggota dewan lainnya.

"Inikan wajib dihadiri kedua pimpinan itu. Nanti kita akan melakukan koordinasi dan kita berharap ini tidak bisa terulang kembali," katanya.

Sekda Kota Jambi H Daru Pratomo mengatakan, kepala daerah saat ini sedang berada di Jakarta untuk menghadiri musrenbang nasional.

"Ya itu memang bukan kewenangan saya untuk menyampaikannya. Soalnya ini penyampaian hasil dari kepala daerah. Jadi kalau tidak ada kepalanya, bisa wakilnya, tetapi wakilnya juga tidak ada. Jadi teman-teman DPRD tidak setuju dilanjutkan paripurna bila salah satunya tidak hadir,"katanya.