SULITNYA MENGATUR POLITISI

MEMANG susah mengatur politisi kita. Dan memang, politisi kita belum dewasa menyikapi dan mematuhi ketentuan dan aturan yang terkait pelaksanaan pemilihan umum yang bersih, jujur dan adil. Selagi ada celah yang mau diabaikan, pasti diabaikan. Kali ini, ulah tidak pedulinya politisi kita terhadap penyelenggaraan pemilihan umum terlihat dari jumlah partai politik yang melaporkan rekening ke KPU. Untuk Pemilu 2014, parpol memang diwajibkan menyerahkan nomor rekening dana kampanye --yang berbeda dari rekening parpol-- selain melaporkan sumber dan pemanfaatannya per tiga bulan sekali. Semestinya, tiga hari setelah ditetapkan sebagai peserta kampanye, para pengurus parpol sudah harus menyerahkan rekening dana kampanye mereka. Sedangkan pelaporan dana kampanye ditentukan dua tahap, dengan tahap awal paling lambat 27 Desember 2013. Namun, sampai dua hari lalu, baru lima parpol yang menyampaikan rekening khusus dana kampanyenya ke KPU Provinsi Jambi. Ini baru yang melaporkan nomor rekening khusus dana kampanye. Sedangkan yang melaporkan sumber dan pemanfaatan dananya baru tiga parpol. Sementara calon anggota DPD yang menyerahkan rekening baru delapan orang dari 32 total jumlah calon DPD dari Jambi. Selebihnya membangkang. Fakta-fakta itu menunjukkan tipisnya kepedulian peserta pemilu terhadap suksesnya pelaksaan pesta demokrasi lima tahunan ini. Padahal, apa sih sulitnya membuka rekening di bank dan apa pula susahnya menyerahkan nomor rekening dan membuat laporan pemanfaatan dana kampanye ke KPU. Khusus untuk membuat laporan, ada pihak sekretariat yang siap membantu bila para pengurus parpol masih kesulitan. Ada sejumlah kemungkinan yang membuat para politisi itu tidak kunjung menyerahkan nomor rekening dan laporan pengelolaan dana kampanye ke KPU. Pertama, mereka tidak peduli dengan aturan itu. Ini tipe politisi atau pengurus parpol yang terbelakang dalam berdemokrasi di negara yang terus berkembang maju ini. Apalagi bila sanksi bagi pelanggar ketentuan tersebut lemah. Mereka akan cuek bebek. Alasan kedua, masih ada niat melakukan kecurangan sehingga menganggap riskan bila cepat-cepat menyerahkan nomor rekening dan laporan dana kampanye. Ini tipe politisi dan pengurus parpol yang benar-benar tidak menginginkan kemajuan dalam bedemokrasi. Politisi seperti ini biasanya hanya mementingkan diri sendiri, yang biasa bermain curang di setiap pemilu. Padahal, bila keterbukaan di dalam pemilu dipatuhi, salah satunya melalui keterbukaan sumber dan pemanfaatan dana kampanye, maka kualitas pemilu yang jujur dan adil akan tercapai. Bila demokrasi kita berkualitas, maka akan lahir bangsa dan pemerintahan yang berkualitas pula. Tetapi bila semua politisi dan pengurus parpol kita masih berniat main curang, takut keterbukaan, maka alamat kan sulit kita mencapai bangsa yang berkualitas.(*)