Bupati Muarojambi, H Burhannudin, meminta dinas terkait yang
bertangungjawab pada warga yang terkena bencana alam (Bencal) untuk
mengesampaingkan dulu birokrasi untuk memberikan bantuan pada warga yang
menjadi korban bencana alam. 'Birokrasi memang perlu, tapi apa salahnya
jika untuk memberikan bantuan korban bencana alam, seperti kebakaran
dan longsor kita mengesampingkan birokrasi dulu,' tutur Bupati.
Karena berbelit-belitnya birokrasi, lanjut, dana yang disediakan
untuk korban bencana alam tidak terserap seluruhnya. 'Realisasi bantun
korban bencana alam tidak sepenuhnya terserap. Karena ketika hendak
dikeluarkan harus membuat surat ini itu dulu. Yang tentu saja memakan
waktu lama,' sebut.
Bupati mencontohkan musibah kebakaran di daerah Petaling belum lama
ini, dimana ketika itu korban tidak mendapat bantuan apa-apa. 'Mau
memberikan bantuan saja harus ada nota dinas, persetujuan bupati.
Menjelang bantuan keluar, warga hendak diberikan apa. Jangan takut
selama uang yang digunakan tidak untuk keperluan pribadi, tidak akan
apa-apa. Di petaling, ketika melihat kita tidak memberikan bantuan
apa-apa, sementara dana tanggap darurat ada,' imbuh.
Bupati menegaskam SKPD terkait haruslah jeli dalam
memperhatikan dana tanggap darurat. 'Jika dalam 6 bulan persedian dana
tanggap darurat menipis, SKPD harus segera diambil sikap. Ajukan
penambahan pada APBD-P karena ini sangat dibutuhkan kasihan warga yang
terkena musibah kalau tidak ada bantuan,' ujarnya.
Bupati juga meminta agar anggota DPRD Muarojambi realitis agar bisa
menambahan dana tak terduga. 'Rekan-rekan dewan juga diminta kerja
samanya. Karena ini untuk warga muarojambi juga,' harapnya.
(era)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar